MAKASSAR — Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Andi Winarno Eka Putra membacakan keputusan itu di Kantor Gubernur Sulsel pada Sabtu (21/11/2026). Besaran UMP baru terdiri atas upah pokok ditambah tunjangan tetap, dan berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.
Pekerja yang sudah bekerja satu tahun atau lebih tidak lagi mengacu langsung ke UMP. Upah mereka wajib mengikuti struktur dan skala upah yang diterapkan masing-masing perusahaan.
Rapat Dewan Pengupahan Sulsel mencatat dua angka usulan yang berjarak cukup jauh. Organisasi pengusaha semula mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp 4.186.546,50 dengan nilai alfa 0,5, atau naik sekitar Rp 265.458 (6,77%).
Serikat buruh menuntut angka lebih tinggi, yakni Rp 4.304.963,38 dengan nilai alfa 1, atau bertambah sekitar Rp 383.875 (9,79%) dari UMP tahun sebelumnya. Pemprov memilih nilai alfa 0,7 sebagai kompromi.
Dari komponen itu, UMP Sulsel 2027 naik Rp 312.824,46 atau 7,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas menilai keputusan diambil dengan pertimbangan matang.
"Gubernur yang tengah menjalankan ibadah umrah di Makkah benar-benar memikirkan angka yang moderat," kata Jayadi, seraya mengakui tidak ada kebijakan yang mampu memuaskan semua pihak.
Jayadi menyebut kenaikan 7,98% masih tergolong tinggi jika dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang sebesar 7,21%. Menurutnya, respons pemerintah sudah sangat baik setelah mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan.
Pemprov Sulsel turut menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 yang besarnya berbeda mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit. Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan ditetapkan Rp 4.293.995.
Sektor industri, pengolahan, dan retail sebesar Rp 4.235.702, sementara sektor aktivitas jasa Rp 4.234.608. Penetapan UMSP ini menjadi salah satu dari tiga aspek perjuangan serikat pekerja yang akhirnya terpenuhi.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas menyebut hasil tersebut sebagai kenyataan pahit yang tidak sesuai harapan perjuangan. Menurutnya, dengan nilai alfa 1, kenaikan seharusnya mencapai 9,79%.
"Karena tidak ada titik temu antara pengusaha dan pekerja, persoalan diserahkan kepada gubernur sesuai kewenangannya," ujar Basri.
Meski kecewa pada angka UMP, Basri mengapresiasi penetapan UMSP dan struktur skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas. Dua hal itu disebutnya menjadi bagian dari perjuangan serikat pekerja.
Dari sisi pengusaha, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Andi Darwis menegaskan pihaknya selalu tegak lurus terhadap aturan yang diputuskan pemerintah. Pengusaha, katanya, tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja lewat pembukaan lapangan kerja baru.
"Perbedaan pandangan antar pihak adalah hal wajar, dan di titik itulah pemerintah hadir untuk menengahi," kata Darwis, seraya mengingatkan semua pihak mengikuti keputusan yang telah mempertimbangkan kepentingan pengusaha maupun pekerja.