MAROS — Capaian 84 persen itu terhitung tinggi, tetapi Muetazim menilai masih ada ruang yang belum digarap maksimal. Sejumlah organisasi perangkat daerah dan kecamatan disebut belum merealisasikan target yang ditetapkan, bahkan ada yang belum menyentuh angka 85 persen.
"Sejumlah OPD dan kecamatan belum maksimal dalam merealisasikan target yang ditetapkan, bahkan ada yang belum mencapai 85 persen. Saya kira ini yang perlu didorong," kata Muetazim saat memimpin rapat evaluasi PAD di ruang rapat Bupati Maros, Senin (16/11/2026).
Rendahnya capaian PAD di 10 kecamatan dari total 14 kecamatan menjadi pembahasan tersendiri dalam rapat evaluasi. Muetazim mengungkapkan kemungkinan pemberlakukan sanksi bagi camat yang tidak maksimal memenuhi target.
"Tapi mengenai sanksi tergantung dari pak Bupati," jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maros itu tetap menegaskan Pemkab Maros punya waktu untuk menggenjot penerimaan hingga penghujung tahun. Optimisme itu disandarkan pada optimalisasi penagihan yang terus dilakukan.
"Kita tetap berupaya dan masih optimistis. Sebagaimana disampaikan Kepala Bapenda, loket pembayaran dibuka sampai 31 Desember 2026," ujarnya.
Rapat evaluasi juga membahas rencana penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan, terutama tunggakan yang berkaitan dengan Kopumdag di kawasan pasar. Tunggakan itu telah terakumulasi selama beberapa tahun.
Muetazim menyebut rencana tersebut belum dapat diputuskan. Pemkab Maros akan meminta pertimbangan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan lebih dulu sebelum mengambil langkah.
Dengan sisa waktu hingga akhir Desember, penagihan di tingkat OPD dan kecamatan menjadi kunci utama untuk mendekatkan realisasi PAD Maros ke angka target Rp 375 miliar.