MAKASSAR — Desk Investasi Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua resmi dibentuk setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Fasilitas ini melengkapi jaringan enam desk regional yang digagas kementerian, setelah sebelumnya beroperasi di Batam dan Denpasar, lalu diperluas ke Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.
Pembentukan desk di Makassar menempatkan Sulsel sebagai pintu masuk pelayanan investasi bagi tiga wilayah sekaligus. Cakupan kerjanya meliputi seluruh Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi membangun desk regional secara bertahap untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. Batam dan Denpasar menjadi dua lokasi pertama yang beroperasi, disusul Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.
Kehadiran desk dipandang sebagai langkah strategis mempermudah pelayanan perizinan, mengatasi hambatan investasi atau debottlenecking, dan mendongkrak realisasi investasi di daerah. Seluruh kepala daerah se-Sulsel hadir langsung maupun daring dalam acara tersebut.
Andi Sudirman menyampaikan apresiasi atas pembentukan desk tersebut. Menurutnya, keberadaan perwakilan kementerian di Sulsel akan mempermudah koordinasi, terutama bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam menuntaskan berbagai kendala perizinan.
"Dengan adanya representasi kementerian di daerah, khususnya di PTSP, koordinasi menjadi lebih ringan, termasuk pengurusan kebutuhan dokumen yang bisa diselesaikan di wilayah masing-masing," kata Andi Sudirman.
Gubernur menilai desk tersebut berperan memetakan peluang investasi sekaligus memitigasi risiko yang muncul dalam proses perizinan. Ia juga menegaskan besarnya potensi Sulsel sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, industri, dan konektivitas kawasan.
Potensi itu perlu didorong lewat hilirisasi agar komoditas unggulan daerah tidak sekadar dijual sebagai bahan mentah. Pengolahan menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi menjadi kunci.
Todotua Pasaribu menjelaskan, MoU ini bertujuan memecahkan berbagai hambatan atau bottlenecking dalam perizinan, koordinasi antarinstansi, hingga persoalan lahan yang kerap menjadi kendala di daerah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan dan merealisasikan segala kendala serta hambatan agar segera terimplementasi.
"Kunci utama menarik minat investor dalam situasi apa pun adalah iklim investasi yang baik dan kepastian hukum," ujar Todotua.
Ia menyebut Indonesia memiliki modal besar berupa populasi terbesar keempat di dunia dan posisi geografis yang strategis. Jika negara mampu menciptakan iklim investasi dan kepastian berinvestasi yang baik, ia meyakini Indonesia memiliki segalanya untuk menghadapi tantangan global maupun domestik.
Lewat pembentukan desk ini, koordinasi lintas sektor diharapkan semakin mudah dan hambatan investasi lebih cepat diselesaikan. Arus investasi yang meningkat diharapkan membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wamen Todotua Pasaribu yang dikenal sebagai putra Sulawesi Selatan. Kedatangan tersebut disebutnya dinantikan demi menghadirkan yang terbaik bagi Sulsel.