MAKASSAR — Larangan penggunaan vape di lingkungan pemerintahan Sulawesi Selatan berlaku bagi pegawai ASN, non-ASN, karyawan BUMD, hingga pelajar di lingkup pemerintahan kabupaten dan kota. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan aturan itu menyasar seluruh jenjang, dari kantor dinas sampai ruang kelas.
Surat edaran tersebut diterbitkan pada 3 November 2026 dan disosialisasikan kepada publik pada Jumat (6/11). Isinya bukan sekadar imbauan, tapi instruksi berlapis kepada seluruh kepala daerah di 24 kabupaten dan kota di Sulsel.
Ada sejumlah kewajiban yang dibebankan kepada bupati dan wali kota melalui edaran tersebut. Gubernur meminta larangan vape diterapkan di dua ruang sekaligus: lingkungan instansi pemerintahan dan lembaga pendidikan.
Andi Sudirman menyebut kebijakan ini sebagai langkah antisipatif Pemprov Sulsel untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda. Dua risiko yang disorot: potensi penyalahgunaan narkoba melalui rokok elektrik dan dampak kesehatan jangka panjang.
"Melarang seluruh pegawai ASN/Non ASN/Karyawan BUMD dan pelajar di lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota menggunakan rokok elektrik (vape)," kata Andi Sudirman dalam keterangannya, Jumat (6/11).
Dasar penerbitan edaran ini adalah atensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. BNNP Sulsel menyoroti pelarangan penggunaan rokok elektrik sebagai upaya melindungi warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
"Memastikan pelaporan berkala atas pelaksanaan imbauan ini untuk disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan evaluasi kebijakan," jelas Andi Sudirman.
Edaran Gubernur Sulsel muncul beberapa waktu setelah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengeluarkan instruksi serupa. Kapolri melarang jajaran kepolisian menggunakan vape untuk mencegah penyalahgunaan narkoba lewat rokok elektrik.
Perintah Kapolri itu ditindaklanjuti jajaran di daerah, termasuk penerapan larangan vape di kawasan kantor kepolisian masing-masing. Kebijakan Pemprov Sulsel melengkapi langkah tersebut di ranah pemerintahan daerah dan satuan pendidikan.
Bagi warga Sulsel, aturan ini berdampak langsung pada dua kelompok besar: aparatur negara yang wajib patuh pada disiplin pegawai, dan pelajar yang kini menghadapi larangan resmi di sekolah, kampus, hingga pesantren. Pengawasan harian diserahkan ke masing-masing pemkab dan pemkot, dengan laporan berkala ke Dinas Kesehatan Sulsel sebagai bahan evaluasi.