MAKASSAR — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Roem memaparkan sejumlah inovasi digital daerahnya pada forum yang digelar Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (13/10/2026). Paparan berlangsung di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, dalam Rapat Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas. Roem menyebut transformasi digital Makassar tidak berhenti pada penyediaan aplikasi, melainkan membangun ekosistem pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis data.
Lontara Plus menjadi salah satu andalan yang diperkenalkan dalam forum tersebut. Aplikasi ini dirancang sebagai pintu masuk digital tunggal bagi warga untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan tanpa harus berpindah-pindah platform.
Melalui Lontara Plus, masyarakat dapat mengakses layanan pengaduan, administrasi kependudukan, pembayaran pajak, kesehatan, pendidikan, informasi harga pangan, cuaca dan kebencanaan, pariwisata, ketenagakerjaan, hingga transportasi. Aplikasi ini juga mengintegrasikan layanan sejumlah program seperti Makassar Creative Hub, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), nikah massal, bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan.
"Lontara Plus juga mengintegrasikan informasi dan layanan sejumlah program, seperti Makassar Creative Hub, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), nikah massal, bantuan sosial, perizinan, serta layanan persampahan," tutur Roem.
Pendekatan satu platform diharapkan memangkas kerumitan akses layanan. Warga tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi hanya untuk mengurus administrasi atau mencari informasi publik.
Selain integrasi layanan, Pemkot Makassar mengembangkan tata kelola data terpadu lewat konsep Data Lake/Big Data. Sistem ini berfungsi sebagai pusat integrasi, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Data yang terkumpul dimanfaatkan melalui dashboard pemantauan yang terbagi dalam empat lapisan: strategis, taktis, operasional, dan teknis. Pembagian itu memungkinkan pemantauan dilakukan sesuai kebutuhan, mulai dari pengambilan keputusan pimpinan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
"Pembagian ini memungkinkan pemantauan dilakukan sesuai kebutuhan, mulai dari pengambilan keputusan pimpinan hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan," jelasnya.
Penguatan tata kelola digital juga terlihat pada sistem pengaduan masyarakat. Berdasarkan data periode Juli 2025 hingga Oktober 2026, tercatat 29.389 tiket pengaduan yang melibatkan 52 OPD.
Dari jumlah tersebut, 27.104 tiket atau 92,22 persen berstatus closed atau selesai. Sebanyak 2.172 tiket atau 7,39 persen masih dalam proses, 111 tiket atau 0,38 persen berstatus on hold, dan dua tiket atau 0,01 persen tercatat dalam status lainnya. Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan mencapai sekitar lima hari tujuh jam 28 menit.
"Rata-rata waktu penyelesaian pengaduan mencapai sekitar lima hari tujuh jam 28 menit," ungkap mantan Kadis Pariwisata Makassar itu.
Dinas Perhubungan tercatat sebagai OPD dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni 16.232 tiket. Angka ini menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat respons terhadap laporan warga dan meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah.
Untuk memastikan laporan ditangani secara sistematis, Pemkot Makassar menerapkan mekanisme enam tahapan. Prosesnya dimulai dari penerimaan laporan melalui aplikasi, pusat panggilan, atau media sosial, lalu validasi dan pencatatan disposisi kepada OPD terkait.
Tahapan berikutnya mencakup tindak lanjut di lapangan, pemantauan standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA), hingga konfirmasi kepada pelapor setelah penanganan selesai.
"Dengan mekanisme tersebut, setiap laporan dapat kami telusuri dan ditindaklanjuti secara lebih terukur, transparan, serta terdokumentasi," beber Roem.
Makassar juga mengembangkan Command Center sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan berbagai sumber informasi, termasuk data warga, media sosial, dan kamera pengawas atau CCTV. Sistem tersebut beroperasi selama 24 jam dengan pengaturan pergantian petugas.
Roem menegaskan penyelesaian pengaduan yang masih dalam proses maupun berstatus tertunda tetap menjadi perhatian penting. Tujuannya agar kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terus terjaga.