SULAWESI SELATAN — Pemerintahan Presiden Donald Trump menangguhkan Microsoft dan sejumlah perusahaan teknologi dari program yang memungkinkan pekerja asing mengajukan green card. Wakil Presiden AS J.D. Vance menuding Microsoft memberhentikan 6.000 pekerja Amerika sambil mengambil 6.300 visa H-1B dan hampir 3.000 green card pada periode yang sama. Penangguhan ini menyasar pula Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, dan Capgemini.
Microsoft berada di peringkat kelima di antara perusahaan AS dalam penggunaan visa H-1B, sementara Amazon menempati posisi teratas. Data itu menjadi dasar pemerintahan Trump menangguhkan Microsoft dari program green card yang selama ini menjadi jalur perusahaan teknologi merekrut talenta asing berketerampilan tinggi.
Program yang ditangguhkan mewajibkan perusahaan mengiklankan lowongan di AS terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke Departemen Tenaga Kerja. Tujuannya membuktikan perusahaan memang kekurangan pekerja Amerika untuk posisi tersebut.
Vance menilai proses itu kerap dimanipulasi. Ia menyebut perusahaan memasang iklan di surat kabar kota kecil, lalu memakai ketiadaan respons untuk mengganti pekerja Amerika dengan tenaga kerja asing terikat.
"Mereka iklan di surat kabar kota kecil. Mereka akan mengatakan, 'Kami mengiklankan posisi dan tak ada yang merespons.' Mereka akan menggunakan ketiadaan respons untuk mengganti pekerja Amerika dengan yang pada praktiknya adalah buruh kontrak asing terikat. Tak ada perusahaan di AS menggunakan sistem ini lebih banyak dari Microsoft," kata Vance.
Vance menyoroti perbandingan antara pemutusan hubungan kerja dan pengajuan visa di Microsoft. Menurutnya, tahun lalu Microsoft memberhentikan 6.000 pekerja Amerika, tetapi pada saat yang sama memperoleh 6.300 visa H-1B dan hampir 3.000 green card.
"Jika Anda menghitungnya, untuk setiap pekerja yang diberhentikan Microsoft, mereka mengganti pekerja tersebut dengan satu setengah buruh kontrak asing yang terikat," ujarnya.
Pesan Vance ke Microsoft disampaikan tanpa ambiguitas. "Pesan kami kepada Microsoft adalah, Anda adalah perusahaan Amerika yang hebat, tapi Anda harus mempekerjakan pekerja Amerika yang hebat," imbuhnya, seperti dikutip dari Associated Press.
Microsoft membantah tudingan bahwa pihaknya memakai visa H-1B untuk mendatangkan pekerja baru. Dari sekitar 6.000 aplikasi visa H-1B yang diajukan tahun fiskal lalu, 80% di antaranya untuk memperpanjang atau mengubah status karyawan Microsoft yang sudah ada.
"Ini bukan untuk mempekerjakan orang baru. Sisa pengajuan untuk karyawan baru adalah untuk individu yang sudah berada legal di AS yang memutuskan bekerja pada kami dan jumlah mereka hanya 1% dari tenaga kerja AS kami. Mereka bukan pendatang baru di negara kita," kata Microsoft.
Perusahaan menegaskan hanya mengajukan petisi H-1B bagi kandidat yang memenuhi standar ketat. Visa H-1B sendiri ditujukan untuk pekerjaan berketerampilan tinggi yang sulit diisi pekerja Amerika, dengan perusahaan teknologi sebagai pengguna terbesar. Hampir tiga perempat persetujuan diberikan kepada pekerja asal India.
Selain Microsoft, pemerintah menangguhkan Adobe serta sejumlah perusahaan konsultan teknologi: Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, dan Capgemini. Penangguhan ini memperluas cakupan kebijakan imigrasi tenaga kerja yang sebelumnya sudah menyasar visa H-1B.
Trump tahun lalu berupaya menaikkan biaya visa kerja H-1B menjadi USD 100.000 untuk melindungi pekerja Amerika dari kehilangan pekerjaan akibat tenaga asing yang dibayar lebih murah. Seorang hakim federal membatalkan aturan tersebut.
Pengumuman Vance muncul sehari setelah pemerintahan Trump melancarkan serangan lain terhadap mahasiswa internasional. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengusulkan biaya USD 70.000 bagi mahasiswa internasional yang ingin bekerja di AS.
Aturan itu mewajibkan universitas membayar biaya tersebut bagi mahasiswa peserta Optional Practical Training, program yang memungkinkan mahasiswa bekerja di bidang terkait jurusan selama atau setelah masa kuliah. Vance juga mengecam universitas yang dinilai menyalahgunakan visa J-1, visa sementara untuk program pertukaran kerja dan studi.
Kebijakan ini menempatkan perusahaan teknologi besar AS pada posisi sulit: mereka bergantung pada visa H-1B untuk mengisi posisi teknis yang sulit diisi tenaga lokal, tetapi tekanan politik untuk memprioritaskan pekerja Amerika terus menguat menjelang siklus kebijakan imigrasi berikutnya.