MAKASSAR — Rombongan Komisi V DPR RI menyambangi Kantor Pelindo Regional 4 di Makassar untuk meninjau kesiapan sarana dan prasarana pelabuhan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 kantor tersebut. Hadir pula Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Muhammad Anto Julianto, serta perwakilan instansi pemerintah dan BUMN terkait.
Kunjungan ini bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor infrastruktur dan perhubungan. Andi Iwan menyebut sektor itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan harus jadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan.
Andi Iwan menegaskan standar keselamatan di sektor transportasi laut tidak bisa dikompromikan. Ia menempatkan keselamatan dan keamanan sejajar dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Keselamatan dan keamanan tidak dapat ditawar. Pada saat yang sama, kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar aktivitas di pelabuhan berlangsung aman, tertib, nyaman, dan efisien," ujar Andi Iwan.
Pertemuan itu menjadi ruang dialog untuk memperoleh gambaran langsung soal kesiapan sarana dan prasarana. Rombongan juga menelusuri penerapan standar keselamatan dan keamanan serta upaya peningkatan pelayanan di Pelabuhan Makassar. Masukan selama kunjungan diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama.
"Kami ingin memastikan bahwa fasilitas yang tersedia benar-benar berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Kolaborasi antara regulator, operator pelabuhan, dan seluruh instansi terkait menjadi sangat penting," katanya.
Muhammad Anto Julianto menyampaikan pemerintah terus mendorong peningkatan standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan di seluruh pelabuhan. Peningkatan kualitas layanan, menurutnya, perlu dilakukan menyeluruh. Mulai dari kesiapan fasilitas, kompetensi sumber daya manusia, penerapan prosedur operasional, hingga penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan.
"Pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi dan logistik. Karena itu, seluruh aspek operasional harus memenuhi standar yang berlaku serta mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat," tuturnya.
Kementerian Perhubungan akan memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa kepelabuhanan. Langkah itu diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan andal sekaligus mendukung konektivitas antardaerah.
Boy Robyanto menegaskan Pelindo berkomitmen menjalankan operasional pelabuhan dengan mengedepankan prinsip keselamatan, keamanan, keandalan, dan kualitas pelayanan. Perusahaan secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan mitigasi risiko terhadap seluruh aktivitas operasional. Cakupannya meliputi peningkatan kesiapan fasilitas, penguatan prosedur kerja, peningkatan kompetensi petugas, serta koordinasi dengan regulator dan instansi terkait.
"Kami menyambut baik Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sebagai momentum untuk menyampaikan perkembangan pelayanan sekaligus memperoleh masukan bagi peningkatan pengelolaan Pelabuhan Makassar," ujarnya.
Boy menyebut Pelindo terus memperkuat konsistensi dan keandalan layanan agar keberadaan pelabuhan mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran arus barang dan aktivitas perdagangan. Menurutnya, pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kesinambungan operasional perusahaan.
"Capaian ini sejalan dengan agenda strategis Danantara Indonesia dalam mendorong penguatan konsistensi layanan dan keandalan operasional guna menjaga kelancaran arus logistik serta aktivitas perdagangan nasional," katanya.
Setiap masukan dari Komisi V DPR RI, regulator, pengguna jasa, dan pemangku kepentingan lain akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pelayanan.
Usai berdialog, rombongan Komisi V DPR RI melanjutkan agenda ke Terminal Penumpang Pelabuhan Makassar. Mereka melihat langsung kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang disiapkan bagi pengguna jasa.