TAKALAR — Proses penyelesaian legalitas eks lahan transmigrasi di Kabupaten Takalar akhirnya menunjukkan perkembangan signifikan. Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye mengaku pertemuan dengan jajaran Kementerian Transmigrasi pada Jumat (21/8/2026) menghasilkan angin segar bagi kejelasan status aset daerah tersebut.
Kejelasan hukum atas lahan ini bukan sekadar urusan administrasi. Bagi warga dan pemerintah setempat, status lahan yang pasti menjadi prasyarat utama agar kawasan bekas transmigrasi bisa digarap serius untuk program pembangunan dan kegiatan ekonomi produktif.
Daeng Manye menegaskan bahwa kepastian status hukum lahan merupakan kebutuhan mendasar yang telah lama dinantikan. Dengan legalitas yang jelas, kawasan eks transmigrasi dapat dioptimalkan menjadi aset strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat Takalar.
"Kami terus berupaya menyelesaikan masalah eks lahan transmigrasi ini agar bisa dioptimalkan bagi pembangunan daerah. Alhamdulillah, saat ini sudah ada titik terang," ujar Daeng Manye dalam keterangannya usai pertemuan di Jakarta.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian persoalan aset yang selama ini menggantung.
Kunjungan langsung ke Kementerian Transmigrasi merupakan strategi yang sengaja dipilih Pemkab Takalar untuk memecah kebuntuan administrasi dan regulasi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif ketimbang sekadar berkirim surat, terutama untuk masalah yang menyangkut status tanah negara.
Komunikasi intensif dengan kementerian menjadi komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat program-program prioritas. Berbagai kendala teknis dan birokrasi yang selama ini menghambat optimalisasi aset diharapkan bisa terurai melalui pertemuan tatap muka seperti ini.
Dengan terbukanya jalan keluar atas persoalan ini, pemerintah optimistis kawasan eks transmigrasi dapat segera difungsikan. Target utamanya adalah mendorong masuknya investasi dan membuka peluang usaha baru yang mampu menggerakkan roda perekonomian lokal.
Pemanfaatan aset tersebut diharapkan memberikan efek berganda bagi kesejahteraan warga, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan.
Pemkab Takalar memastikan proses administrasi bersama Kementerian Transmigrasi akan terus dikawal hingga seluruh tahapan penetapan status lahan rampung dan lahan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah.