SULAWESI SELATAN — Tindakan menutup pelat nomor sering dianggap pengendara sebagai cara sederhana menghindari tilang elektronik atau kamera ETLE. Padahal, konsekuensinya jauh lebih berat daripada sekadar denda tilang manual. Di lapangan, polisi menemukan beragam modus, mulai dari menutup sebagian angka dengan lakban, membengkokkan plat, hingga memasang aksesori yang menghalangi keterbacaan.
Yang lebih ekstrem, sebagian pengendara bahkan memilih melepas pelat nomor sama sekali. Alasan yang paling umum memang untuk lolos dari pantauan kamera, tapi ada juga yang punya motif lebih serius: kendaraan terlibat kasus pidana atau sedang dalam status sengketa kepemilikan.
Polisi tidak menggolongkan pelanggaran ini sebagai kasus ringan. Pengendara yang kedapatan menutupi pelat nomor dapat dijerat Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman pidana kurungan maksimal dua bulan atau denda hingga Rp 500.000.
Namun, jika pelat yang ditutup atau dimodifikasi menyebabkan identitas kendaraan berubah, pasal yang dikenakan bisa naik kelas. Penyidik dapat menggunakan Pasal 213 UU LLAJ tentang pemalsuan pelat nomor, yang ancaman hukumannya jauh lebih berat: pidana penjara maksimal satu tahun atau denda Rp 24 juta.
Perbedaan hukuman ini yang kerap luput dari perhatian pengendara. Niat awal sekadar menghindari tilang elektronik, tapi ujung-ujungnya berhadapan dengan proses pidana yang meninggalkan catatan kriminal.
Dari pengamatan di lapangan, polisi mengelompokkan pelanggaran ini dalam beberapa kategori. Pertama, penutupan sebagian huruf atau angka menggunakan lakban hitam atau selotip bening yang dibakar. Kedua, penggunaan reflektor atau aksesori yang sengaja dipasang menutupi plat. Ketiga, pelat sengaja dibengkokkan sehingga angka tidak terbaca kamera.
Khusus untuk plat palsu, polisi biasanya langsung mengembangkan penyidikan lebih dalam. Sebab, pelat ganda atau plat yang tidak terdaftar sering terkait dengan kendaraan hasil kejahatan, kendaraan bodong, atau kendaraan yang dipakai untuk aksi kriminal.
Motif paling dominan tetap satu: menghindari tilang elektronik. Sejak ETLE diperluas di berbagai kota besar, pengendara merasa lebih mudah melanggar aturan lalu lintas tanpa takut ditilang langsung di tempat. Menutup plat dianggap solusi instan.
Ada juga kelompok pengendara yang menutup plat karena kendaraannya bermasalah secara administrasi. Misalnya, pajak mati bertahun-tahun, STNK tidak sesuai, atau kendaraan sedang dalam proses lelang. Mereka khawatir pemeriksaan di jalan akan membuka masalah yang lebih besar.
Padahal, petugas kepolisian saat ini tidak hanya mengandalkan kamera ETLE. Patroli rutin dan razia kendaraan bermotor tetap dilakukan, dan pemeriksaan fisik pelat nomor menjadi salah satu poin yang selalu dicek. Begitu ditemukan pelat yang tidak sesuai spesifikasi, kendaraan langsung diamankan.
Selain ancaman pidana, pengendara yang tertangkap menutup pelat nomor harus siap menghadapi proses administrasi yang panjang. Kendaraan akan ditahan di kantor polisi sampai berkas penyidikan selesai, dan biaya pengurusan bisa membengkak karena harus melalui proses pengadilan.
Untuk kasus yang berujung pada pemalsuan pelat, kendaraan berisiko disita sebagai barang bukti. Jika terbukti terlibat dalam tindak pidana lain, pengendara menghadapi dua perkara sekaligus—pelanggaran lalu lintas dan pidana pokoknya.
Bagi pengendara yang hanya ingin menghindari tilang, konsekuensinya jelas tidak sebanding. Biaya pengacara, waktu yang hilang untuk mengikuti sidang, dan catatan kriminal yang melekat jauh lebih mahal daripada sekadar membayar denda tilang elektronik yang biasanya berkisar Rp 250.000 hingga Rp 500.000.
Pelat nomor yang pudar atau rusak karena usia juga sering disalahartikan sebagai pelanggaran. Padahal, ada perbedaan jelas antara pelat yang aus karena faktor cuaca dan pelat yang sengaja dimodifikasi. Pelat pudar bisa diperbarui di Samsat dengan biaya relatif murah, sementara pelat yang dimodifikasi adalah pelanggaran aktif.
Bagi pengendara yang merasa pelatnya mulai sulit terbaca, langkah terbaik adalah mengurus penggantian di Samsat setempat. Prosesnya cepat, biayanya terjangkau, dan tidak meninggalkan risiko hukum. Menunggu sampai ditilang atau diperiksa di razia justru membuka celah untuk dijerat pasal yang lebih berat.
Kesimpulannya, menutup pelat nomor adalah keputusan yang secara matematis merugikan. Penghematan dari menghindari tilang elektronik tidak sebanding dengan risiko pidana, biaya pengadilan, dan potensi penyitaan kendaraan.