JAKARTA — Kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilakukan sesaat setelah ia memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende, Senin (17/8/2026).
Tujuannya untuk meninjau langsung dampak gempa bumi dan mempercepat pemulihan infrastruktur bagi warga terdampak.
Di Nagekeo, Dody bertemu pemerintah daerah, memeriksa kondisi pascabencana, dan mendata kebutuhan mendesak yang perlu segera direspons.
Untuk kebutuhan air bersih, Ditjen Cipta Karya sudah memobilisasi dukungan distribusi guna memenuhi suplai harian masyarakat terdampak.
Sementara BPJN NTT terus memantau dan membersihkan titik longsor pada ruas Wolowaru-Maumere, Malwatar-Batas Kota Ruteng, serta Aegela-Batas Kota Ende demi menjaga kelancaran jalur transportasi.
"Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan," kata Menteri PU Dody dalam rapat koordinasi di Nagekeo.
Dody meminta pemda segera menyerahkan data awal titik infrastruktur yang rusak sebagai pijakan tim Kementerian PU turun ke lapangan.
"Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja," ujar Dody Hanggodo.
"Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Menteri PU Dody.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pemda sembari melanjutkan pendataan menyeluruh kerusakan permukiman dan infrastruktur dasar lainnya di Nagekeo.
Penanganan bencana ini turut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk unsur TNI dan Polri, bersama pemerintah daerah setempat, agar bantuan dan dukungan infrastruktur dasar bisa diberikan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Langkah ini menjadi kelanjutan dari rakor penanganan darurat yang lebih dulu digelar di Labuan Bajo pascagempa Flores.
Pemerintah pusat menegaskan tidak akan berhenti pada penanganan darurat semata, melainkan turut menyiapkan langkah pemulihan jangka menengah bagi warga Nagekeo.