Megawati Peringatkan Penguasa Tambang: Mineral dan Hutan Indonesia Bukan untuk Kepentingan Pribadi

Penulis: Ramli Siregar  •  Senin, 17 Agustus 2026 | 22:43:31 WIB
Megawati menyoroti praktik eksploitasi tambang yang tidak berpihak pada kepentingan publik dalam amanatnya di Sekolah Partai PDIP.

SULAWESI SELATAN — Megawati Soekarnoputri tidak main-main dalam amanatnya. Ia menyoroti praktik "nggaruk-nggaruk tambang" yang kian masif, namun hasilnya tidak dinikmati negara.

"Saya percaya bahwa dengan mengembangkan apa yang ada di darat dan di laut tanpa mengeksploitasi tambang—sekarang ini orang kan mulai nggaruk-nggaruk tambang terus," ujarnya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung.

Ia menegaskan, pengelolaan tambang yang benar seharusnya berorientasi pada kepentingan publik. Bukan malah menguntungkan segelintir orang yang hanya memikirkan keuntungan jangka pendek.

Kekayaan Alam Bukan untuk Keuntungan Pribadi

Lebih lanjut, Megawati menyoroti adanya pihak-pihak yang mengeksploitasi sumber daya tambang bukan untuk pemerintah atau rakyat. "Tapi bukan buat pemerintah, bukan buat rakyat, tapi buat dirinya sendiri, keuntungan bagi dirinya sendiri," tegasnya.

Praktik semacam ini, menurutnya, berpotensi mengancam kesejahteraan generasi mendatang. Jika sumber daya alam dikelola secara serakah, maka yang terjadi adalah kemiskinan struktural bagi anak cucu.

"Lah gimana nanti anak cucu kita miskinlah. Mineral dan hutan-hutan kita Indonesia bisa makmur sebenarnya dengan sejahtera," kata Megawati.

Momentum Kemerdekaan untuk Kembali ke Jati Diri

Megawati mengaitkan persoalan ini dengan hakikat kemerdekaan. Ia menilai momentum HUT RI harus menjadi kesempatan memperkuat keyakinan kebangsaan dan mempelajari kembali pemikiran para pendiri bangsa.

Menurutnya, pembangunan Indonesia seharusnya mengoptimalkan potensi sumber daya alam di darat dan laut secara berkelanjutan. Bukan dengan cara eksploitasi berlebihan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.

Pernyataan ini menjadi pengingat bagi para pengelola sumber daya alam, termasuk BUMN tambang seperti PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Bukit Asam, bahwa pengawasan ketat terhadap praktik eksploitasi adalah keniscayaan.

Ke depan, pemerintah dan regulator dituntut memastikan setiap komoditas mineral yang digali memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar mengisi kantong segelintir pengusaha.

Reporter: Ramli Siregar
Sumber: akurat.co This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top