MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa peluncuran layanan digital ini bukan sekadar hadiah kemerdekaan, melainkan pemenuhan hak dasar warga kota. "Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan," ujarnya di hadapan warga seusai upacara.
Integrasi layanan dalam Lontara Plus mencakup tiga fitur utama yang sebelumnya harus diurus secara terpisah. Pertama, pencatatan sipil terintegrasi yang memungkinkan pengurusan administrasi kependudukan tanpa harus hadir langsung ke kantor Dukcapil.
"Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya," jelas Munafri yang akrab disapa Appi.
Fitur kedua adalah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara daring. Wajib pajak kini bisa menunaikan kewajibannya tanpa mengikuti mekanisme pelayanan konvensional yang mengharuskan datang ke kantor pajak atau loket pembayaran.
Pemkot Makassar berharap kemudahan ini mampu meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak sekaligus memangkas waktu dan biaya administrasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Fitur ketiga yang diluncurkan adalah Makassar Move, sebuah layanan yang dirancang untuk mendorong gaya hidup aktif di tengah masyarakat perkotaan. Aktivitas seperti berjalan kaki, jogging, berlari, hingga bersepeda bisa direkam langsung melalui aplikasi Lontara Plus.
"Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara," ungkap Appi. Pemerintah kota bahkan menyiapkan apresiasi mingguan bagi warga yang rutin beraktivitas. "Setiap minggu akan ada hadiah-hadiah menarik yang diundi untuk kita dapatkan bersama-sama," sambungnya.
Makassar Move tidak hanya berfungsi sebagai pencatat aktivitas olahraga. Platform ini sekaligus menjadi saluran pelaporan bagi warga yang menemukan persoalan di lingkungan kota saat beraktivitas di jalan.
"Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan," tambah Appi.
Melalui mekanisme ini, pemerintah membuka ruang partisipasi warga dalam pengawasan kota. Menurut Munafri, keterlibatan masyarakat dibutuhkan karena pemerintah tidak selalu dapat melihat seluruh persoalan di lapangan secara langsung.
"Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai ruang interaksi, ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan yang lebih baik. Sehingga hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah bisa cepat diakses melalui layanan fitur digital yang diberikan oleh pemerintah," tuturnya.
Munafri menilai peluncuran layanan digital ini merupakan bagian dari pemaknaan kemerdekaan dalam konteks pelayanan publik. Kemerdekaan, kata dia, harus diterjemahkan melalui pemberian akses dan kemudahan kepada masyarakat.
Penggabungan berbagai layanan dalam satu platform merupakan bagian dari pembenahan sistem pelayanan agar akses masyarakat semakin luas. "Nah, inilah yang kita lakukan berbagai perubahan dan perbaikan sehingga fitur ini benar-benar bisa bermanfaat lebih luas," pungkasnya.