MAKASSAR — Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mendampingi Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, dalam peletakan batu pertama revitalisasi SD Muhammadiyah Mimbar Baru di Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Rabu (8/7/2026). Kegiatan ini menandai dimulainya eksekusi program perbaikan sekolah di ibu kota Sulawesi Selatan.
Salim Somad menyebut revitalisasi sekolah merupakan program prioritas Presiden. Sekolah dengan kategori rusak berat menjadi sasaran utama perbaikan.
“Revitalisasi sekolah ini, merupakan program prioritas Bapak Presiden untuk perbaikan gedung sekolah. Sekolah-sekolah dengan kategori rusak berat menjadi prioritas utama yang kami perbaiki,” ujarnya.
Dari 79 sekolah yang diusulkan Pemkot Makassar, 30 di antaranya telah masuk dalam daftar penerima program revitalisasi. Achi Soleman menyebut capaian ini sebagai hasil koordinasi intensif dengan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, tadi disampaikan Ibu Kadis, dari 79 sekolah yang diusulkan, sudah sekitar 30 sekolah yang masuk. Ini capaian yang sangat baik,” kata Salim.
Menurut Salim, tambahan kuota masih mungkin diperoleh pada tahap berikutnya jika sekolah memenuhi kriteria prioritas. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran awal untuk 3.886 sekolah senilai Rp4,1 triliun. Prioritas diberikan ke sekolah terdampak bencana dan daerah afirmasi.
Dari total 30.400 usulan sekolah di seluruh Indonesia dengan kebutuhan anggaran Rp40 triliun, pemerintah menyetujui revitalisasi sekitar 15.100 sekolah dengan anggaran Rp15 triliun. Namun, baru separuh yang siap dieksekusi karena menunggu kelengkapan administrasi.
“Artinya rata-rata sekitar satu miliar rupiah per sekolah, meskipun besaran anggaran disesuaikan dengan tingkat kerusakan masing-masing sekolah,” jelas Salim.
Salim meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar mengawal proses administrasi 19 sekolah yang masuk tahap pertama. Seluruh persyaratan harus rampung sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 16–20 Juli 2026.
“Kami ingin ketika sekolah diundang untuk penandatanganan PKS, semuanya sudah benar-benar siap. Jangan sampai diundang tetapi belum memenuhi persyaratan sehingga gagal diproses,” tegasnya.
Mekanisme pendampingan diubah melalui sosialisasi daring, dilanjutkan pemenuhan dokumen mandiri oleh sekolah, lalu pra-bimbingan teknis sebelum PKS ditandatangani.
Salim mengingatkan agar tidak ada manipulasi data tingkat kerusakan sekolah. Menurutnya, hal itu justru merugikan daerah sendiri karena bantuan tidak tepat sasaran.
“Kita harus sama-sama memastikan bahwa sekolah yang diusulkan memang benar-benar membutuhkan revitalisasi. Jangan sampai data kerusakannya tidak sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Pemkot Makassar disebut memasukkan sejumlah sekolah di wilayah kepulauan dalam daftar usulan. Untuk tahap kedua, Salim meminta Pemkot kembali mengusulkan sekolah-sekolah dengan kerusakan berat, baik negeri maupun swasta, berdasarkan kondisi riil di lapangan.