SULAWESI SELATAN — Pembentukan DSI menjadi respons atas tekanan neraca perdagangan yang terus membayangi. Data menunjukkan Indonesia masih mencatat kesenjangan signifikan dengan AS dan China—dua pangsa pasar utama ekspor nasional. Dengan satu badan khusus, pemerintah ingin memastikan setiap komoditas sumber daya alam dikelola secara kompetitif dan terintegrasi.
Ada empat faktor utama yang mendorong lahirnya BUMN ekspor ini. Pertama, menjembatani defisit perdagangan yang mencapai puluhan miliar dolar. Kedua, meminimalkan ekspor bahan mentah dan mempercepat hilirisasi. Ketiga, mengintegrasikan kebijakan satu pintu untuk efisiensi birokrasi. Keempat, menjaga stabilitas harga komoditas dalam negeri agar petani dan produsen lokal tetap untung.
“Dengan DSI, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam diharapkan lebih terjaga,” demikian pernyataan resmi pemerintah. Manfaat kekayaan alam pun diharapkan langsung dirasakan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.
Pembentukan DSI berlangsung di tengah dinamika ekonomi global yang berat. Harga minyak mentah dunia turun signifikan ke bawah level USD 100 per barel, dipicu isu pembukaan kembali jalur Selat Hormuz. Situasi ini memicu aksi jual dolar AS di pasar Asia dan memperlemah nilai tukar rupiah.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memang mulai menunjukkan tren positif, tapi posisi mata uang nasional masih dalam tekanan. Otoritas moneter diminta waspada menghadapi kontradiksi antara penguatan bursa dan pelemahan rupiah yang cukup dalam.
Di tengah upaya penguatan ekspor, sektor industri dalam negeri justru dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut tiga penyebab utama: penurunan daya beli masyarakat, tingginya biaya produksi, dan ketidakpastian regulasi.
Kebijakan ekspor satu pintu juga sempat memicu kepanikan di kalangan petani sawit. Harga Tandan Buah Segar (TBS) turun drastis akibat rantai distribusi yang tersendat. Pemerintah pun bergerak cepat menjaga stabilitas harga di tingkat akar rumput.
Sejumlah langkah strategis dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah DKI Jakarta memberikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) 100 persen untuk kriteria tertentu. Nindya Karya memulai pembangunan tambak garam di Rote Ndao guna mengurangi impor garam. Pegadaian dan ANTAM memperkuat sinergi membangun ekosistem emas nasional. Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan juga mengintegrasikan aplikasi digital untuk mempercepat layanan korban kecelakaan kerja.
Langkah-langkah ini menunjukkan pemerintah tidak hanya fokus pada makroekonomi, tapi juga perlindungan sosial. Sinergi antar instansi menjadi kunci menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global yang terus membayangi.