MAKASSAR — Kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar Rp 312.824,46 dari UMP tahun sebelumnya tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026. Angka itu terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, dan mulai berlaku 1 Januari 2027.
Penetapan tersebut menjadi jalan tengah dari dua usulan yang berseberangan di pleno Dewan Pengupahan Sulsel. Organisasi pengusaha mengusulkan UMP Rp 4.186.546,50 dengan nilai alfa 0,5, sedangkan serikat buruh menuntut Rp 4.304.963,38 dengan alfa 1.
Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit. Besarannya berbeda di tiap sektor.
Winarno menjelaskan, UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja yang sudah setahun atau lebih menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan masing-masing.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas menyebut Gubernur memilih alfa 0,7 agar kedua pihak bisa saling memahami. Menurut dia, angka itu diambil dengan pertimbangan matang meski gubernur sedang menjalankan umrah di Makkah.
"Pak Gubernur mengambil di (alfa) 0,7 dengan harapan ini yang paling elegan. Jadi bisa saling memahami. Bahkan kalau bisa melihat terus terang, terjadi peningkatan yang luar biasa," kata Jayadi kepada wartawan, Sabtu (21/11).
Jayadi menegaskan kenaikan 7,98% tahun ini lebih tinggi dibanding UMP Sulsel tahun sebelumnya yang sebesar 7,21%. Pemerintah, ujarnya, tidak bisa memuaskan semua pihak dalam kebijakan upah.
"Persoalan ada puas tidak puas, tidak ada kebijakan di dunia ini yang mampu memuaskan semua orang," tuturnya.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas menyatakan kekecewaannya atas angka yang ditetapkan. Menurut dia, kenaikan 7,9% masih jauh dari tuntutan buruh sebesar 9,79%.
"Fakta pahit yang tentu kita terima adalah tidak sesuai harapan perjuangan. Di mana UMP ini hanya naik kurang lebih 7%. Tentu sangat mengecewakan," ujar Basri kepada wartawan, Sabtu (21/11).
Basri tetap mengapresiasi penetapan UMSP dan struktur skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas. Dua hal itu dinilai memberi kepastian upah bagi buruh senior yang selama ini bergantung pada kebijakan perusahaan.