MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty memimpin langsung penyerapan aspirasi Pemprov Sulsel. Pertemuan membahas pengadaan seaplane, pembangunan jalan tol, insentif daerah, hingga dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Evita menyebut Sulsel punya posisi strategis sebagai penggerak ekonomi Indonesia Timur. Posisi itu butuh dukungan pengembangan industri, UMKM, dan pariwisata secara bersamaan.
"Kita tahu Sulawesi Selatan ini memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa ya, terutama penggerak ekonomi Indonesia Timur ya, menjadi hub untuk Indonesia Timur juga," kata Evita.
Pemprov Sulsel menyampaikan kendala pengadaan seaplane meski anggarannya sudah tersedia. Proses pelaksanaan masih terhambat sejumlah tahapan yang belum tuntas.
Evita menyinggung perjalanan darat dari Makassar ke Bulukumba yang dinilai terlalu lama. Padahal kabupaten itu punya potensi pariwisata yang besar.
Dia menyebut infrastruktur laut berupa seaplane dan jalan tol sebagai dua hal yang paling mendesak untuk direspons. Komisi VII akan membawa kendala tersebut ke kementerian terkait di Jakarta.
"Apa yang menjadi kendala Pemprov maupun Pemkot yang tadi disampaikan kepada kami, ini menjadi pekerjaan rumah kita, Komisi VII, untuk membicarakan dengan kementerian-kementerian terkait di Jakarta," ujarnya.
Pengembangan kawasan industri di Sulsel berkaitan erat dengan pembahasan RUU Perindustrian. Evita menyebut persoalan perizinan, tata ruang, dan pertanahan masih jadi kendala berulang di berbagai daerah.
Ketidaksinkronan aturan RTRW antara pemerintah pusat dan daerah perlu jadi perhatian dalam penyusunan regulasi. Dia berharap UU Perindustrian yang baru mampu jadi solusi, bukan menimbulkan persoalan baru.
"Jadi sebenarnya kayak kaset kusut, Pak, yang kita dengar itu-itu saja. Nah, bagaimana undang-undang ini ke depan tentunya menjadi solusi daripada permasalahan-permasalahan yang ada," katanya.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan sejumlah kebutuhan daerah kepada rombongan Komisi VII. Aspirasi mencakup konektivitas, insentif daerah, pengembangan industri, serta bantuan bagi pelaku UMKM.
Pemprov Sulsel mengaku sudah menyalurkan berbagai bantuan ke UMKM. Namun jumlah kebutuhan pelaku usaha masih jauh lebih besar dari yang bisa dipenuhi daerah.
"Kita ingin ada sharing untuk daerah, termasuk juga bagaimana ada bantuan-bantuan terkait masalah UMKM-UMKM kita, karena ini banyak sekali kita sudah bantu tapi memang jumlahnya tidak sedikit," kata Sudirman.
Dia berharap potensi dan kebutuhan Sulsel bisa diakomodasi dalam kebijakan pusat ke depan. Termasuk mendorong Sulsel masuk dalam aturan-aturan yang sedang disusun.