BARRU — Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, rampung dalam waktu dekat. Peninjauan lapangan dilakukan Menteri PU Dody Hanggodo untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai jadwal.
Bangunan sekolah berdiri di atas lahan 7,93 hektare dengan luas konstruksi 27.474 meter persegi. Fasilitasnya dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu, bukan sekadar gedung kelas.
Sekolah Rakyat Barru menyediakan gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kapasitas totalnya mencapai 1.260 siswa.
Kawasan ini juga dilengkapi delapan asrama siswa putra dan putri, dua rumah susun guru, kantin dan dapur, gudang, gedung serbaguna, rumah ibadah, guest house, serta fasilitas olahraga.
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas," kata Dody.
Sekolah Rakyat Barru bukan proyek tunggal. Ada delapan lokasi lain di Sulawesi Selatan yang dibangun bersamaan: Kota Makassar, Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, Takalar, Sinjai, dan Bone.
Sembilan sekolah tersebut memiliki total kapasitas 11.340 siswa. Pembangunannya dibagi dalam dua paket pekerjaan.
Paket Sulsel 1 mencakup lima lokasi di Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, dan Barru dengan kapasitas 6.300 siswa. Hingga 21 September 2026, progres fisik keseluruhan paket ini mencapai 95,21 persen.
Paket Sulsel 2 mencakup empat lokasi di Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone dengan kapasitas 5.040 siswa. Progresnya lebih tinggi, mencapai 98,28 persen.
Tiga daerah di paket kedua sudah tuntas 100 persen: Makassar, Takalar, dan Sinjai. Pembangunan di Bone masih berjalan dengan progres 93,45 persen.
Secara keseluruhan, sembilan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan dibangun di atas lahan 69,92 hektare. Luas bangunannya mencapai sekitar 280.439 meter persegi.
Paket Sulsel 1 menelan nilai kontrak sekitar Rp 1,301 triliun. Paket Sulsel 2 memiliki nilai kontrak Rp 996,44 miliar.
Kementerian PU menempatkan proyek ini sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan. Penuntasan pembangunan menjadi syarat sebelum sekolah mulai menerima siswa.