SULAWESI SELATAN — Kekhawatiran itu disampaikan Yahya dalam keterangan persnya, Sabtu (18/7/2026). Menurut dia, skema pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat ekonomi orang tua bisa memicu masalah psikologis di kalangan siswa. "Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG," ujarnya.
Yahya menilai rencana refocusing anggaran yang digagas BGN pada dasarnya disambut baik oleh DPR. Ia mengakui anggaran program MBG selama ini dinilai terlalu besar dan perlu diefisienkan. Namun, ia menegaskan bahwa opsi pemangkasan penerima manfaat tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh jenis sekolah.
Menurut politikus itu, kebijakan tidak memberi MBG bagi siswa kaya hanya mungkin berjalan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari golongan menengah ke atas. Sebaliknya, di sekolah negeri yang komposisi siswanya campuran antara miskin dan kaya, kebijakan itu akan sulit direalisasikan. "Sedangkan bagi sekolah-sekolah negeri yang siswanya bercampur antara yang miskin dan kaya sulit untuk diterapkan," kata Yahya.
Alih-alih memilah penerima berdasarkan status ekonomi di satu sekolah, Yahya memberikan usulan alternatif untuk efisiensi anggaran. Ia meminta BGN mempertimbangkan untuk tidak memberikan MBG kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Alasannya, masa pertumbuhan siswa SMA sudah tidak terlalu signifikan membutuhkan tambahan asupan gizi dari program pemerintah.
"Yang perlu mendapat perhatian asupan gizi secara serius yaitu balita, anak-anak PAUD, SD dan SMP. Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi yang tinggi," jelas Yahya. Ia menekankan agar BGN melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan pembatasan penerima manfaat. "Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri," tutur dia.
Wacana refocusing anggaran MBG ini muncul di tengah upaya pemerintah menekan belanja negara. Namun, pendekatan yang hanya berfokus pada pemotongan jumlah penerima tanpa mempertimbangkan kondisi sosiologis di lapangan dinilai rawan menimbulkan resistensi. DPR mengingatkan bahwa aspek keadilan dan psikologis siswa harus menjadi variabel utama dalam setiap perubahan kebijakan program strategis nasional.