MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan melaporkan inflasi tahunan provinsi pada Mei 2026 berada di level moderat 3,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,66. Namun di balik rata-rata itu, Sidrap mencatat inflasi 4,04 persen, sementara Palopo hanya 2,25 persen—menunjukkan disparitas daya beli dan struktur pasar antarwilayah.
Dalam bahasa ekonom, Sidrap masuk kategori high price sensitivity region—wilayah yang cepat bereaksi terhadap perubahan harga kebutuhan pokok. Akademisi ekonomi Universitas Negeri Makassar, Abd Rahim, menegaskan angka 4 persen masih dalam batas wajar dan tidak perlu dibaca dengan nada panik.
“Inflasi 4 persen itu masih dalam batas wajar. Jangan buru-buru dianggap buruk. Ini lebih kepada dinamika pasar yang hidup,” ujarnya di Makassar. Ia menambahkan, inflasi dalam kadar tertentu justru menjadi tanda bahwa ekonomi tidak membeku.
BPS mencatat kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya melonjak 10,62 persen—menjadi kontributor terbesar kedua setelah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 5,4 persen. Komoditas yang konsisten memicu inflasi di Sulsel adalah beras, cabai, tomat, minyak goreng, dan emas perhiasan.
Kelompok perawatan pribadi yang mencakup emas perhiasan dan jasa salon ikut mendorong IHK. Ini menunjukkan bahwa tekanan harga tidak hanya berasal dari pangan, tetapi juga dari gaya hidup dan barang tahan lama yang harganya mengikuti tren global.
Di sisi lain, Kota Palopo mencatat inflasi hanya 2,25 persen—terendah di Sulsel. Secara makro, angka ini menunjukkan stabilitas harga yang lebih terjaga. Namun, ekonom kerap mempertanyakan apakah inflasi rendah semata-mata karena pasokan lancar atau justru karena daya beli masyarakat yang rendah.
Secara bulanan, inflasi Sulsel hanya 0,09 persen dan year to date 2,18 persen. Artinya, mesin ekonomi provinsi berjalan normal—tidak ngebut, tapi juga tidak mogok. Sidrap, dengan segala sensitivitasnya, menjadi indikator paling awal jika terjadi gejolak pasokan atau permintaan di masa mendatang.