LUWU TIMUR — Proyek pembangunan ruang rapat di rumah jabatan Bupati Luwu Timur senilai Rp4 miliar tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Penyedia yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Paket pekerjaan dengan kode RUP 65415875 itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026.
Plt Kepala Dinas PUPR Luwu Timur, Yusran, mengaku belum mengetahui rincian item pekerjaan dalam proyek tersebut. "Iya, benar Rp4 miliar anggarannya untuk ruang rapat Rujab Bupati Luwu Timur. Tapi untuk item apa saja yang dibenahi dari anggaran itu, saya belum tahu," ujar Yusran saat dihubungi, Selasa (12/5). Ia menyatakan akan menanyakan detailnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Keputusan ini disorot lantaran data Badan Pusat Statistik (BPS) per awal 2026 menempatkan Luwu Timur sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah di Sulawesi Selatan. Angka 3,7 persen itu hanya setara dengan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Bantaeng.
Kondisi itu tertinggal jauh dibandingkan daerah tetangga seperti Kabupaten Luwu, Luwu Utara, hingga Kota Palopo yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Alokasi belanja infrastruktur yang tidak prioritas dinilai tidak peka terhadap kondisi riil masyarakat.
Koordinator Bidang Ekonomi Lembaga Pemerhati Pemerintah dan Demokrasi (LP2D), Akbar, menilai bupati kurang peka terhadap data yang sudah dirilis BPS. "Kalau pembangunannya tidak terlalu mendesak, untuk apa dipercepat? Ekonomi Luwu Timur sedang tidak baik. Data BPS sudah jelas, seharusnya bupati peka melihat kondisi itu," ujar Akbar, Rabu (13/5).
Menurutnya, dana sebesar Rp4 miliar lebih tepat dialokasikan untuk program yang langsung menyentuh perputaran ekonomi masyarakat. "Sejak data BPS itu keluar, belum terlihat langkah nyata dari pemerintah daerah untuk membangkitkan ekonomi. Harusnya ada gerakan konkret agar perputaran ekonomi masyarakat bisa segera meningkat," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkab Luwu Timur belum memberikan pernyataan resmi mengenai prioritas anggaran di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi yang melambat.